Hari ini, Rabu, 1 Juli 2020, Mas’ud Said Institute (MSI) bersama Research Center for Conflict Policy (RCCP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar web seminar dengan tema “Strategi Dongkrak PAD Pasca Pandemi”.
 |
| Peserta Antusias mengikuti Webinar Dongkrak PAD pasca Pandemi |
Menghadirkan Prof. Mas’ud Said, Ph.D, Dewan Pakar Pemprov Jawa Timur, yang memaparkan materi dengan judul “Menjaga Diri dari Keterpurukan PAD di Masa Pandemi”. Disebutkan dalam paparannya, bahwa PAD di berbagai provinsi terjadi penurunan, utamanya di Pulau Jawa. Bahkah PAD DKI Jakarta diproyeksi turun hingga 54%.
Lebih lanjut, khususnya di daerah, terdapat beberapa sumber pajak daerah yang terpengaruh, terpukul, dan bertahan. “Jangan sampai nganggur betulan”, ungkap Guru Besar Ilmu Administrasi tersebut, mengutip KemenpanRB.
Salah satu poin yang cukup ditekan dalam paparan beliau adalah perlunya menilik kembali sumber-sumber pajak yang ada, yang nantinya dapat dioptimalisasi. Selain itu, elektronifikasi juga harus digenjot.
Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Wilopo, M.AB, Ketua RCCP FIA UB, “Strategi Dongkrak PAD Pasca Pandemi Kabupaten Malang”. Dalam paparannya, Dosen FIA UB tersebut menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurut IMF menunjukkan tren negatif. Pun sektor utama penopang perekonomian nasional.
 |
| Dr. Wilopo, M.A menyampaikan materinya tentang Strategi Dongkrak PAD Pasca Pandemi Kabupaten Malang |
Salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan pasca pandemi adalah penggunaan teknologi informasi utamanya melalui e-commerce dan kerja sama multi sektor, sehingga nanti dapat tercipta ekosistem digital. Kondisi ini menandai masuknya fase new normal, dan akan terjadi selama 2-3 tahun ke depan. “Dalam kondisi turbulensi, ancamannya bukan turbulensi. Tapi merubah mindset masa lalu. Maka gerakan baru juga”, ungkapnya
Dimoderatori Abdul Muntholib, Direktur MSI, webinar berlangsung selama kurang lebih 2 jam melalui telekonferensi zoom dan live streaming melalui kanal youtube masudsaidinstitute. Acara diikuti oleh beberapa Dinas/ Badan di beberapa kabupaten/ kota, serta Badan dan Kementerian di Indonesia. Rencananya, webinar akan digelar setiap dua minggu sekali. (NAD/AL/MSI)
0 Komentar